Efek Domino Harga Tiket Pesawat Mahal

Efek Domino Harga Tiket Pesawat Mahal

Efek Domino Harga Tiket Pesawat Mahal

AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA – Pada Januari lalu, puluhan ribu orang menandatangani petisi meminta penurunan harga tiket pesawat domestik kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mereka mengeluhkan mahalnya tarif pesawat meski tak melewati waktu peak season (musim puncak liburan).

Hal ini kemudian direspons Budi Karya dengan memanggil sejumlah maskapai. Saat itu, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui harga tiket pesawat memang naik rata-rata sebesar 40 persen sampai 120 persen sejak November 2018 hingga Januari 2019.

Usai dipanggil Budi, INACA pun berjanji menurunkan tarif pesawat dalam rentang 20 persen hingga 60 persen. Keputusan ini pun sempat disambut baik oleh sejumlah pihak.

Sayang, janji tinggal janji. Harga tiket pesawat memang sempat turun, tetapi tak lama kemudian masyarakat mengeluh harganya kembali mahal.

Presiden Joko Widodo kemudian pada Februari turun tangan, memanggil sejumlah maskapai dan meminta tarif pesawat diturunkan. Jokowi bahkan menginstruksikan PT Pertamina untuk menurunkan harga avtur yang diklaim maskapai menyebabkan biaya operasional tinggi.

Sebagai respon permintaan tersebut, Pertamina kemudian memangkas harga avtur sebesar Rp250 per liter pada pertengahan bulan lalu. Harga Avtur turun dari Rp8.210 per liter menjadi Rp7.960 per liter di bandara domestik.

Kendati demikian, hingga kini, masyarakat masih mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat. Keluhan salah satunya berasal dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). Pada Rabu (27/3), KKI melayangkan surat teguran atau somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait tarif tiket pesawat yang mahal.

Mahalnya harga tiket pesawat juga disebut berdampak pada bisnis penjualan tiket. Wakil Presiden Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan (ASTINDO) Rudiana mengungkapkan penjualan tiket turun 10 hingga 20 persen. Biasanya, di musim sepi (low season) penurunan penjualan hanya berkisar 10 persen karena harga yang lebih murah.

“Penurunan penjualan terbesar berasal dari LCC,” ujar Rudiana kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Jika dilihat dari kepentingan, penurunan penjualan terutama berasal dari penumpang dengan kepentingan bersenang-senang (leisure). Sementara, penjualan tiket untuk bisnis dan kepentingan darurat sosial relatif tetap.

“Misalnya, untuk kematian atau perwakilan, penumpang tetap membeli tiket,” terangnya.

Sebenarnya, pada pertengahan Februari lalu setelah diminta Jokowi, sejumlah maskapai mengklaim telah memangkas harga tiket. Maskapai Garuda Indonesia, misalnya, menyatakan harga tiketnya telah turun 20 persen.

Namun, menurut Rudiana, penurunan harga yang dilakukan maskapai tidak efektif karena sebagian besar penurunan dilakukan di rute-rute yang ‘kurus’ serta bukan di jam penerbangan favorit.

“Hampir semua rute, harga tiketnya masih tinggi,”ujarnya.

AGEN BOLA TERPERCAYA – Tak hanya itu, penurunan juga hanya dilakukan sementara. Akibatnya, hingga kini, harga tiket masih dirasakan terlalu tinggi bagi masyarakat. Terlebih, selama satu dekade terakhir, benak konsumen pesawat terbang di Indonesia sudah tertanam standar harga tiket yang rendah untuk suatu rute tertentu berkat kehadiran maskapai penerbangan dengan biaya murah (low cost carrier/LCC).

Ia mencontohkan, untuk rute penerbangan Jakarta-Semarang harga tiketnya berkisar Rp400 hingga Rp500 ribu. Menggunakan portal agen perjalanan daring Traveloka, CNNIndonesia.com mengecek tiket rute Jakarta-Semarang dari maskapai LCC untuk penerbangan Senin (1/4) masih ditawarkan di kisaran Rp532 ribu hingga Rp918.500 per penumpang.

“Dulu, yang bisa naik pesawat hanya orang-orang mampu. Sekarang, dikembalikan ke sana lagi,” ujarnya.

Rudiana mengingatkan jika harga tiket penerbangan domestik terlalu tinggi, konsumen yang ingin berlibur bisa mengalihkan tujuannya ke luar negeri. Imbasnya, sektor pariwisata domestik akan dirugikan.

Ia memperkirakan penjualan tiket penerbangan internasional meningkat 5 hingga 10 persen dari kondisi normal di musim sepi (low season). Artinya, uang masyarakat yang seharusnya bisa dihabiskan di dalam negeri dan menggerakkan perekonomian domestik malah dihabiskan di negeri orang.

Bagi maskapai pun tidak baik karena berkurangnya jumlah penumpang akan berujung pada pembatalan sejumlah penerbangan. Hal itu salah satunya terjadi di Pekanbaru di mana PT Anggaran Pura II mencatat sebanyak 433 penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Riau, dibatalkan karena harga tiket pesawat yang dinilai terlalu mahal.

Melihat kondisi itu, Rusdiana berharap maskapai segera memberlakukan harga tiket penerbangan yang proporsional. Dalam hal ini, harga tiket tidak membebani masyarakat namun tetap sehat bagi keuangan maskapai.

Astindo sendiri pekan ini telah menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas mengenai tingginya harga masyarakat. Dalam rapat tersebut, pemerintah telah memutuskan untuk meminta maskapai untuk menurunkan harga mulai 1 April 2018.

Ganggu Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Ketua KKI David Tobing mengungkapkan tingginya harga tiket telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. “Efek domino dari kenaikan harga tiket ini banyak sekali,” ujar David kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, tingginya harga tiket telah membuat biaya perjalanan bisnis membengkak. Jika perusahaan telah mematok harga tertentu, konsumen akhirnya harus menutupi dengan kantong sendiri. Kenaikan tarif kargo pesawat juga membuat biaya pengiriman barang semakin mahal.

“Perusahaan pengiriman yang kecil-kecil sudah ada yang gulung tikar,” ujarnya.

Kemudian, masyarakat yang tadinya ingin berlibur menjadi mengurungkan niatnya. Kalaupun memilih moda transportasi lain, baik darat dan laut, memakan waktu yang lebih lama sehinga tidak efisien.

“Konsumen sekarang tidak bisa memilih, karena tarif (penerbangan) yang ditawarkan relatif mahal semua,” jelasnya.

Untuk itu, KKI meminta Kementerian Perhubungan merevisi ketentuan tarif batas atas dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurut David, ketentuan tersebut dapat membuat maskapai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan maskapai lain, menerapkan tarif batas atas. Padahal, maskapai seharusnya bersaing.

“Ketika menteri (Menteri Perhubungan) mengimbau itu tidak tepat karena dia mana bisa mengintervensi satu perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan harga. Justru, dia harus mengubah aturan yang dibuat,” jelasnya. ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Tallatof mengungkapkan dampak kenaikan harga tiket pesawat berpotensi menyeret pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019. Pasalnya, kenaikan harga tiket pesawat akan berpengaruh pada sejumlah sektor ekonomi mulai dari pariwisata, transportasi, logistik, hingga ritel.

Di sektor pariwisata, kenaikan harga tiket pesawat akan menekan jumlah wisatawan domestik. Kondisi ini akan berpengaruh pada bisnis perhotelan dan penjualan oleh-oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di destinasi pariwisata.

Kemudian di sektor logistik, pelaku mengeluh karena biaya pengiriman barang semakin mahal. Biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

“Meksipun ada opsi pengiriman melalui laut, waktu perjalanan yang ditempuh akan semakin lama. Selain itu, biayanya bisa lebih tinggi dari logistik udara karena infrastrukturnya masih terbatas. Perusahaan harus menyediakan transportasi lanjutan melalui darat,” ujarnya.

Di sektor ritel, tingginya biaya pengiriman bisa menekan permintaan masyarakat, terutama pada produk yang dijual melalui market place.

“Karena mahalnya biaya ongkos kirim konsumen jadi menunda untuk membeli,” jelasnya.

Abra memberikan perhatian pada peningkatan tarif pesawat yang tidak mengikuti pergerakan harga avtur. Oleh karenanya, Abra menilai pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menekan harga tiket pesawat. Hal itu bisa diawali dengan mendorong transparansi maskapai terkait struktur biaya penerbangan. Kemudian, pemerintah perlu mengkaji formula penetapan tarif batas atas dan batas bawah.

Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melihat apakah persaingan di industri penerbangan masih sehat. Jika persaingan industri sehat, harga yang diterima masyarakat akan kompetitif